catatan dan inspirasi

tag:blogger.com,1999:blog-11370215286387564802011-07-28T18:12:25.248+07:00catatan dan inspirasiSidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.comBlogger191100tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-19370945328492611222010-04-12T09:32:00.003+07:002010-04-12T10:37:12.257+07:00Surat Penundaan Laporan EPSBED

Nomor : 0855/D2.5/2010 Jakarta,5 April 2010Lamp :Hal : PemberitahuanKepada Yang Terhormat,1. Rektor Perguruan Tinggi Negeri2. Koordinator Kopertis WilayahDengan hormat,Diberitahukan bahwa sesuai dengan program komputerisasi sistem layanan di DIKTI, penyerahan laporan EPSBED mulai semester gasal tahun 2009/2010 dilakukan melalui laman http://

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-67536186361111493322008-12-23T09:05:00.000+07:002008-12-23T09:06:27.264+07:00Mahasiswa Protes karena Belum Tahu Versi Terakhir UU BHP

YOGYAKARTA--MI: Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menyatakanbanyaknya protes dari masyarakat utamanya mahasiswa mengenai Undang-Undang BadanHukum Pendidikan (UUBHP) disebabkan ketidaktahuan mereka mengenai versi terakhir UUtersebut yang disahkan oleh DPR."Saya duga, banyak yang belum tahu mengenai versi terakhir UU yang disahkan, tetapisaya tidak akan mempermasalahkan itu

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-56817341560480448102008-12-23T09:04:00.000+07:002008-12-23T09:05:15.164+07:00Pendidikan tak Boleh Dikomersialkan

JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika M Nuh menilai, tak perlu adakekhawatiran berlebihan terhadap Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Tuduhanbahwa UU itu melegalkan komersialisasi pendidikan, dinilainya, tak beralasan.''Apabetul begitu? Mangga, dibaca dengan baik di versi yang terakhir, yang disahkan DPRpada 17 Desember 2008,'' kata Nuh kepada Republika, Ahad (21/12).Mantan

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-41518458676906441362008-12-23T09:00:00.001+07:002008-12-23T09:04:01.053+07:00Tepat, Uji Materiil UU BHP

BANDUNG, (PR).-Uji materiil atau judicial review merupakan langkah hukum yang tepat untukmenyelesaikan pro-kontra Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang barusaja diundangkan. Permohonan uji materiil dapat diajukan oleh perseorangan ataupuninstitusi, sebab secara yuridis keduanya memiliki kedudukan hukum yang sama kuat.Demikian disampaikan pakar hukum tata negara Universitas

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-86571771554135159922008-12-23T08:59:00.000+07:002008-12-23T09:00:02.468+07:00Prof. Said, "Itu Bisa Direvisi"

SETIABUDHI,(GM)-Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang telah disahkan DPR bisa direvisiapabila banyak masukan dari masyarakat dan lembaga pendidikan. "Saya kira UU BHPbisa direvisi apabila hasil kajian-kajian tersebut sangat relevan dengan kondisipendidikan saat ini," ujar pengamat dan pakar pendidikan, Prof. Dr. Said Hamid Hasanyang dihubungi "GM" di Kampus Universitas Pendidikan

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-58561678795202655872008-12-23T08:47:00.000+07:002008-12-23T08:58:43.306+07:00UU BHP Menyulitkan PTS

SETIABUDHI,(GM)-Disahkannya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) bakal mengakibatkanpengembangan perguruan tinggi swasta (PTS) semakin berat. Pasalnya, UU BHP samasekali tidak mencantumkan sumber pembiayaan pendidikan dari pemerintah yangdialokasikan untuk pengembangan PTS.Pernyataan itu diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia(Aptisi) Wilayah IV Jawa

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-44573695780291727342008-12-23T08:43:00.000+07:002008-12-23T08:47:02.426+07:00Uji Materi Bakal Diajukan

Jakarta, Kompas - Keberatan dengan pengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan,sejumlah elemen pendidikan bersiap mengajukan permohonan uji materi undang-undangatau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Isi perundang-undangan tersebut dinilaitidak cocok dengan situasi Indonesia sebagai negara berkembang yang tengah memacukualitas sumber daya manusianya agar dapat bangkit dari keterpurukan.

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-76327795023010456492008-12-23T08:42:00.000+07:002008-12-23T08:43:41.372+07:00UU Badan Hukum Pendidikan Diuji Materi DPR tolak UU BHP lakukan komersialisasi pendidikan.

JAKARTA -- Undang-Undang (UU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) mewajibkan perguruantinggi menjaring mahasiswa miskin yang berprestasi minimal 20 persen dari totalpeserta didik baru. Perguruan tinggi diminta merealisasikan amanat UU tersebut.''Perguruan tinggi negeri (PTN) harus jemput bola karena semua PTN wajib membuktikananak-anak miskin potensial di sana mencapai 20 persen,'' ujar Dirjen

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-83701327080387717482008-12-23T08:41:00.000+07:002008-12-23T08:42:06.062+07:00ITS tak Siap Laksanakan UU BHP BEM tetap menuntut UU BHP dibatalkan.

SURABAYA -- Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, tak siapmelaksanakan ketentuan pendanaan dalam Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP).Rektor ITS, Priyo Suprobo, mengatakan, ITS tak ingin memberatkan mahasiswa denganbiaya kuliah mahal.Menurut Probo, ketidaksiapan itu diputuskan dalam rapat senat dan rektorat yangdigelar beberapa saat setelah paripurna DPR mengesahkan RUU BHP.

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-78314794735268033952008-12-23T08:39:00.000+07:002008-12-23T08:40:51.168+07:00Kontroversi UU BHP

Saturday, 20 December 2008Rabu (17/12) lalu DPR mengesahkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).Pengesahan UU tersebut menimbulkan sejumlah polemik dan kontroversi.Bahkan sejumlah mahasiswa di Makassar dan Jakarta ramai-ramai berdemo menolak UUtersebut. Mengapa UU BHP tersebut menimbulkan kontroversi dan mengapa DPR berkerasuntuk mengesahkan UU tersebut? Apa manfaat dan kerugiannya bagi

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-45627569441397600732008-12-23T08:38:00.000+07:002008-12-23T08:39:26.784+07:00Pengesahan UU BHP - Pemerintah Bantah Lepas Tanggung Jawab

Penulis : Sidik PramonoJAKARTA--MI: Pemerintah membantah jika dikatakan melepas tanggung jawab pendidikansebagai amanah UUD 1945. Pasalnya, Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP)yang telah disahkan DPR, justru berupaya menaikkan tingkat partisipasi masyarakatmiskin mengenyam bangku pendidikan tinggi.Hal itu disampaikan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal kepada persmenjawab

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-57762582524423718742008-12-23T08:36:00.000+07:002008-12-23T08:37:57.136+07:00Pengesahan Undang-Undang BHP

Friday, 19 December 2008Salah satu perkembangan mutakhir pendidikan Indonesia adalah pengesahan RancanganUndang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) menjadi Undang-Undang Badan HukumPendidikan (UU BHP) (17/12/2008) oleh DPR RI. UU BHP menempatkan satuan pendidikansebagai subjek hukum yang memiliki otonomi luas, akademik maupun non akademik, tanpakhawatir lagi dengan kooptasi birokrasi. Otonomi

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-59263778015134326092008-12-23T08:32:00.000+07:002008-12-23T08:36:25.842+07:00Guru Se-Jabar Tolak UU BHP

BANDUNG, (PR).-Para guru se-Jawa Barat sepakat menolak Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UUBHP) yang baru saja disahkan DPR. Mereka juga akan meminta dilakukan pengujianmateriil (judicial review) terhadap undang-undang tersebut. Pernyataan sikaptersebut akan difasilitasi Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) UniversitasPendidikan Indonesia (UPI)."Masih ada waktu 120 hari masa transisi

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-78307916225769646652008-12-23T08:24:00.000+07:002008-12-23T08:32:49.410+07:00Mahasiswa Tolak RUU BHP

DIPONEGORO,(GM)-Dua kelompok mahasiswa berunjuk rasa menolak rancangan undang-undang badan hukumpendidikan (RUU BHP) di Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Rabu (17/12). Namun,aksi unjuk rasa dilakukan secara terpisah, di tempat yang tidak berjauhan.Kelompok mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Bandung berunjukrasa di mulut pintu gerbang sebelah barat Gedung Sate. Sedangkan

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-67500161019401869492008-12-23T08:21:00.000+07:002008-12-23T08:24:48.214+07:00RUU BHP Disahkan, Kopertis Ganti Nama

BANDUNG, (PR).-Pascadisahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) olehDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), keberadaan Koordinasi PerguruanTinggi Swasta (Kopertis) tetap akan dipertahankan, hanya akan berubah namanyamenjadi Koordinasi Perguruan Tinggi Sewilayah.Hal itu dikatakan Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat (Jabar)-Banten Prof.Dr. Rochim

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-7806156857990572782008-12-23T08:18:00.000+07:002008-12-23T08:21:49.607+07:00UU BHP Mendapat Penolakan

JAKARTA(SINDO) — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan RancanganUndang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) kemarin. Pengesahan berlangsung ditengah aksi unjuk rasa mahasiswa yang bahkan sempat masuk ke ruang sidang.Sebelum RUU disahkan,sekitar 20 mahasiswa dari Universitas Indonesia masuk ke ruangsidang paripurna. Dari arah balkon para mahasiswa berteriak,” Interupsiketua.”Sidang

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-63285298999130956602008-12-23T08:12:00.000+07:002008-12-23T08:18:09.278+07:00RUU BHP Disahkan

Jakarta, Kompas - Sidang Paripurna DPR tentang pengesahan Rancangan Undang-UndangBadan Hukum Pendidikan menjadi undang-undang di DPR, Jakarta, Rabu (17/12),berlangsung ricuh. Peristiwa itu dipicu penolakan mahasiswa yang ikut menghadirisidang.Kericuhan dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar ituberlangsung saat acara pembacaan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR.

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-41149986923043450672008-12-10T15:42:00.000+07:002008-12-10T15:44:20.495+07:00Tips Bangun Rumah 1 (Persiapan)

Bangun Rumah, apa yang ada di benak kita, ketika terfikir bangun rumah...., mungkin yang kita fikirkan hanyalah money, money dan money. Betulkah ? Ada betul ngganya sih, memang bangun rumah butuh money, tapi banyak hal yang perlu diperhatikan selain money. Desain, bahan bangunan, pekerja, lama pembangunan, tipe rumah, lokasi, dll.Memang terkesan dengan banyaknya uang, maka semuanya jadi mudah...,

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1137021528638756480.post-57485136616141954012008-12-01T15:47:00.000+07:002008-12-10T15:46:32.428+07:00Tips Bangun Rumah 2 (Menghadapi Pemborong)

Wah ternyata bangun rumah itu perlu kesabaran dan ketelitian serta pendampingan oleh orang dekat yang berpengalaman. Jangan sampai kita iya-iya aja sama saran pemborong, jangan sampai kita setuju-setuju saja sama anggaran dan tambahan biaya yang diajukan pemborong.Kita harus teliti dan sabar, jangan sampai kita protes dengan nada marah-marah, tetap coolingdown. Ketelitian sangat kita perlukan

Sidqi Badranhttp://www.blogger.com/profile/09938778945145707099noreply@blogger.com0